Undang-undang ITE (ilustrasi)

nusakini.com - Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah rampung. Dijadwalkan, sebelum masa reses akhir Oktober, revisi ini sudah dibawa ke tingkat paripurna untuk disahkan.

"Jadi tadi sudah selesai, hari Kamis 20 Oktober kita bawa ke tingkat I untuk disepakati di Komisi. Pekan depan kita bawa ke paripurna," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin, di Jakarta, Senin (17/10/2016). 

• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

Menurutnya, revisi undang-undang tersebut terlambat disahkan lantaran tata bahasa dan kosakata yang digunakan harus diperhatikan dengan teliti.

Revisi dalam aturan tersebut antara lain adalah, pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Sebelumnya dalam UU ITE ancaman hukuman berupa penjara enam tahun. Setelah direvisi berubah menjadi empat tahun penjara. 

Begitu pula dalam pasal 29 UU ITE soal pelaku pengancaman, dari hukuman yang semula diberi sanksi 12 tahun penjara. Kini menjadi empat tahun penjara. 

Dalam revisi tersebut juga diatur soal penyadapan, TB mengatakan, yang berhak melakukan penyadapan hanya institusi penegak hukum atau adanya perintah dari pengadilan. 

"Yang berhak melakukan penyadapan tersebut adalah institusi penegak hukum atau karena perintah dari pengadilan," pungkasnya.(b/mk)